• Penghubung, sebagai penghubung antara output transformator menuju ke sistem tenaga listrik tegangan rendah yang dihubungkan melalui kabel jurusan (opstyg cable).
• Pembagian Jurusan, membagi energi listrik menjadi beberapa jurusan dengan melalui Rel tembaga pembagi yang ada di PHB TR.
• Proteksi, PHB TR berfungsi sebagai proteksi (pelindung) yang akan memutus aliran listrik apabila terjadi gangguan.
• Pengendalian, sebagai pusat pengendali JTR (Jaringan Tegangan Rendah) yang dapat menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dengan cara mengoperasikan saklar utamanya. Pengendalian berupa pemutusan aliran listrik menggunakan saklar utama dilakukan ketika ingin melakukan perawatan / perbaikan JTR.

Laboratorium pengujian dan kalibrasi adalah tempat dilakukannya penelitian, pengukuran, ataupun pengembangan untuk menghasilkan data secara akurat, valid, dan teliti. Laboratorium memiliki kemampuan dalam memelihara keabsahan kualitas hasil uji dan data yang dihasilkan. ISO/IEC 17025:2017 adalah standar ISO yang digunakan oleh Laboratorium sebagai persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Sebagian negara menggunakan ISO/IEC 17025 sebagai standar akreditasi untuk dinilai kompeten secara teknis.

Pada umumnya, para pemasok dan pihak berwenang tidak akan menerima hasil uji atau kalibrasi hasil dari laboratorium yang tidak terakreditasi. Dibandingkan dengan seri ISO 9000 standar, ISO/IEC 17025 lebih spesifik dalam persyaratan kompetensi yang berlaku secara langsung kepada organisasi yang memiliki laboratorium untuk pengujian dan kalibrasi. ISO/IEC 17025 adalah sistem manajemen yang selaras dengan ISO 9001:2015.

ISO/IEC 17025 telah mencakup Referensi Normatif, Syarat dan Definisi, Persyaratan Manajemen dan Persyaratan Teknis. Dimana ISO/IEC 17025 sendiri adalah Persyaratan Manajemen dan Persyaratan Teknis. Persyaratan manajemen membahas masalah terkait operasi dan efektivitas sistem manajemen mutu dalam laboratorium. Sedangkan persyaratan teknis meliputi faktor yang menentukan kebenaran dan kehandalan pengujian dan kalibrasi yang dilakukan di laboratorium.

Di Indonesia, ISO/IEC 17025:2008 telah diadopsi menjadi SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada tahun 2017. BSN merupakan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyusun, mengadopsi, merevisi dan mengesahkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Sedangkan Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan akreditasi terhadap laboratorium dan badan sertifikasi.

KAN merupakan satu-satunya lembaga akreditasi di Indonesia yang berwenang melakukan akreditasi. Kemudian, Sertifikat laboratorium pengujian dan kalibrasi yang diterbitkan oleh KAN telah diakui oleh negara-negara kawasan Asia Pasifik karena sudah mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Agreements).

Manfaat ISO/IEC 17025:2017

1. Menyatukan semua sistem manajemen mutu laboratorium;
2. Mendapatkan pengakuan formal sebagai laboratorium penguji yang kompeten;
3. Meningkatkan citra dan reputasi laboratorium penguji yang berpengaruh kepada kepercayaan dan kepuasan pelanggan;
4. Meningkatkan kualitas dan konsistensi data dari hasil pengujian;
5. Pengakuan terhadap data hasil pengujian baik dari dalam maupun luar negeri;
6. Menghindari kesalahan dan penggandaan pengujian dan kalibrasi sehingga dapat mengurangi limbah laboratorium;
7. Memudahkan kerjasama antar laboratorium dan atau antar instansi dalam pertukaran informasi, pengalaman, standar dan prosedurnya;
8. Sebagai perbandingan kemampuan antar laboratorium;
9. Sarana peningkatan berkelanjutan dan pengembangan keterampilan personil melalui program pelatihan dan evaluasi efektifitas kerja.

ISO merupakan suatu standar internasional yang telah diimplentasikan di berbagai negara. Standar ISO sendiri telah memiliki cakupan yang luas yang berfokus pada ranah industri dan komersial. Dimana bertujuan untuk membantu perkembangan organisasi/perusahaan yang bergerak dibidangnya dalam melakukan impementasi sistem dengan lebih sistematis.

Jenis ISO meliputi standar sistem manajemen, kualitas produk, kepuasan pelanggan, rantai pasokan dan keamanan operasional, kelayakan produk, kesehatan dan keselamatan kerja, hingga manajemen lingkungan yang ditetapkan dalam iso lingkungan 14000. Khususnya seri ISO 14001 sistem manajemen lingkungan, standar ini merupakan iso lingkungan hidup yang berperan sebagai acuan bagi organisasi.  Standar ini juga memiliki rangkaian cyclical (siklus) yang akan terus berjalan. Sehingga perbaikan dan peningkatan akan berlangsung terus-menerus.

Salah satu fungsi ISO 14001 adalah untuk membantu menekan dampak negatif pada lingkungan akibat aktivitas operasional perusahaan. Dalam hal ini salah satunya adalah dalam penanganan limbah. Dalam kegiatan operasional perusahaan yang bergerak dalam bidang industri tertentu dapat menimbulkan berbagai macam limbah. Sehingga Fungsi ISO 14001 disini adalah untuk mencegah timbulnya pencemaran limbah pada lingkungan sekitar khususnya pemukiman warga.

Tujuan ISO 14001

Standar iso lingkungan hidup ini telah mengatur bagaimana organisasi melakukan implementasi ISO 14001 sistem manajemen lingkungan terhadap bidang usaha yang dijalankannya. Selain itu, penerapan standar ini tidak semata-mata untuk mendapatkan sertifikasi saja. Pada dasarnya tujuan implementasi iso lingkungan hidup ini adalah untuk:

1. Menekan dampak negatif terhadap lingkungan yang mungkin timbul akibat dari kegiatan operasional organisasi.
2. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan terkait isu lingkungan.
3. Melakukan perbaikan aktivitas perusahaan secara berkelanjutan.

Limbah sendiri merupakan sisa, sampah, dan sesuatu yang sudah tidak dipakai oleh manusia yang apabila dibiarkan begitu saja dapat menimbulkan polutan atau kerusakan lingkungan. Hal ini tentu saja akan berbahaya dan berdampak buruk pada lingkungan. Berdasarkan senyawanya, limbah dibagi menjadi 3 kategori yaitu Limbak organik, Limbah nonorganik, dan Limbah B3.

Pada ISO 14001 limbah B3 termasuk kedalam aspek lingkungan yang sangat diperhatikan. Dimana organisasi harus memenuhi peraturan yang berkaitan dengan limbah dan memperhatikan sistem pengelolaan yang diterapkan pada organisasi, personil yang berkompeten didalamnya, sampai dengan prosedur yang diberlakukannya.

Kemudian juga memiliki legalitas dan izin yang diperlukan dalam menunjang kegiatan operasional. Selain itu, organisasi juga harus mengidentifikasi dan mengelola limbah berdasarkan sumbernya secara spesifik, menentukan prosedur pengendalian terhadap implementasi pengelolaan limbah, sampai dengan bagaimana pemantauan dan pengukuran akan dilakukan. Hal ini juga berlaku bagi pengolahan limbah B3 industri dan limbah lainnya.

Disinilah peran ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan sangat diperhatikan, dimana organisasi benar-benar diarahkan untuk melakukan Pengelolaan Limbah B3 sesuai Sistem Manajemen Lingkungan yang ditetapkan.

Manajemen risiko adalah metode sistematis yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam menangani risiko.

Mengapa perusahaan perlu melakukan penilaian risiko atau risk assessment?

Dengan penilaian risiko perusahaan bisa mendapatkan informasi melalui pelaksanaan analisis berdasarkan bukti. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam pegambilan keputusan perusahaan dalam mengontrol risiko tertentu dan bagaimana memilih metode kontrol dari beberapa alternatif pilihan yang ada. Penilaian risiko dapat membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya dengan membuat keputusan yang lebih baik terhadap risiko yang teridentifikasi. Hal ini berguna dalam menghilangkan ketidakpastian dan mendorong organisasi mengelola bisnisnya dengan tingkat kepercayaan diri tertentu.

Tujuan utama analisa risiko adalah untuk mengukur dampak dari potensi ancaman dan menentukan berapa besar kerugian yang dialami akibat hilangnya potensi bisnis. Sedangkan manfaatnya adalah menciptakan rasio cost-to-value yang jelas untuk perlindungan keamanan. Hal ini juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan konfigurasi hardware dan desain sistem software.

Pendekatan Manajemen Risiko ISO 27001

ISO 27001:2013 adalah standar internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau Information Security Management System (ISMS) yang membahas mengenai kerangka kerja untuk pengelolaan sistem keamanan informasi. Penyusunan dan pengimplementasian manajemen risiko pada ISO 27001 memiliki pendekatan yang berbeda dengan standar lainnya, seperti ISO 9001, 14001, 22000, dll. Dibandingkan dengan pendekatan proses (process approach/ process-based risk management), pendekatan yang digunakan dalam ISO 27001:2013 adalah untuk mengelola risiko adalah pendekatan aset (asset approach/ asset-based risk management).

Aset yang dimaksud adalah segala aspek yang memiliki nilai bagi perusahaan, bisa berupa barang, perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), informasi, sumber daya manusia, reputasi, dll. ISO 27001 memiliki beberapa persyaratan untuk meminimalkan risiko keamanan informasi, seperti:

1. Memeriksa risiko keamanan informasi organisasi dengan mempertimbangkan ancaman (threats), kerentanan (vulnerabilities), dan dampak (impacts) secara sistematis.
2. Merencanakan dan mengimplementasikan kontrol terhadap keamanan informasi secara koheren dan komprehensif serta bentuk pengendalian risiko lainnya untuk menghadapi risiko yang tidak dapat diterima dan dianggap mengancam.
3. Mengadopsi proses manajemen secara menyeluruh untuk memastikan bahwa kontrol keamanan informasi dapat memenuhi kebutuhan keamanan informasi organisasi secara berkelanjutan.

Proses Analisa Risiko Keamanan Informasi (Information Security Risk Assesment)

Analisa risiko keamanan informasi tidak terlepas dari penilaian risiko (risk assessment) dan penanggulangan risiko (risk treatment). Risiko yang dimaksud ISO 27001 adalah risiko negatif dan risiko positif (peluang). Pemanfaatan dan pemahaman terhadap kedua jenis risiko ini dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik.

Lalu, bagaimana cara melakukan risk assessment?

Berdasarkan ISO 27001 klausul 6.1.2 berikut adalah proses Analisa Risiko Keamanan Informasi.

1. Melaksanakan penyusunan dan monitoring yang mencakup kriteria risiko dan kriteria penilaian risiko.
2. Memastikan bahwa prosedur penilaian risiko keamanan informasi dilaksanakan secara konsisten, valid, dan hasilnya dapat dibandingkan.
3. Mengidentifikasi keamanan informasi terkait dengan Confidentiality (Kerahasiaan), Integrity (Integriitas), dan availability (Ketersediaan).
4. Lakukan analisis dan penilaian terhadap dampak potensial dan kemungkinan risiko yang dapat terjadi, kemudian tentukan level dari risiko tersebut.
5. Melaksanakan evaluasi dengan membandingkan hasil penilaian risiko dengan kriteria penilaian risiko yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dan yang tidak boleh dilewatkan adalah organisasi harus melakukan pendokumentasian terhadap keseluruhan proses penilaian risiko keamanan informasi secara konsisten.

PELAKSANAAN PROPER diawali dengan pemilihan perusahaan peserta, di mana perusahaan yangmenjadi target peserta PROPER adalah perusahaan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, tercatat di pasar bursa, mempunyai produk yang beorientasi ekspor atau digunakan oleh masyarakat luas.

Setelah peserta ditetapkan,kemudian dilakukan pengumpulan data swapantau dengan jalan mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang disampaikan perusahaan. Selain data swapantau, juga dilakukan pengumpulan data primer dengan jalan melakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).

Informasi yang terkumpul kemudian diolah menjadi rapor sementara, yang berisi evaluasi kinerja perusahaan di bidang pengelolaan air, udara, limbah B3 dibandingkan dengan kriteria penilaian PROPER yang ditetapkan. Rapor sementara ini sudah mengindikasikan peringkat kinerja perusahaan berdasarkan kriteria peringkat PROPER.

Rapor sementara kemudian dibahas melalui mekanisme peer review oleh tim teknis. Hasil pembahasan dilaporkan kepada pejabat Eselon I Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendapat komentar dan pertimbangan. Setelah itu, rapor dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan untuk mendapat pendapat dan persetujuan Dewan. Rapor hasil pembahasan dengan Dewan ini kemudian ditetapkan sebagai Rapor Sementera yang akan disampaikan kepada perusahaan dan pemerintah daerah.

Perusahaan dan pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan dengan didukung data-data baru yang sahih. Setelah masa sanggah dilewati,maka hasilnya dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan. Dewan akan memberikan pendapat terakhir mengenai status kinerja perusahaan sebelum dilaporkan kepada Menteri. Menteri memeriksa, memberikan kebijakan dan menetapkan status peringkat kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan laporan dari Dewan Pertimbangan. Setelah semua proses dilewati maka pengumuman peringkat kinerja perusahaan disampaikan kepada publik dan juga kepada perusahaan dan pemerintah daerah.

Kriteria beyond compliance lebih bersifat dinamis karena disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktik-praktik pengelolaan lingkungan terbaik dan isu-isu lingkungan yang bersifat global. Penyusunan kriteria yang terkait dengan pelaksanaan PROPER dilakukan oleh tim teknis dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, antara lain: pemerintah kabupaten/kotamadya, asosiasi industri, perusahaan, LSM, universitas, instansi terkait, dan Dewan Pertimbangan PROPER. Aspek-aspek yang dinilai dalam kriteria beyond compliance adalah :

Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, termasuk di dalamnya bagaimana perusahaan memiliki sistem yang dapat mempengaruhi supplier dan konsumennya untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan baik.

Upaya Efisiensi Energi dengan mencakup empat ruang lingkup efisiensi energi, yaitu peningkatan efisiensi energi dari proses produksi dan utilitas pendukung, penggantian mesin atau proses yang lebih ramah lingkungan, efisiensi dari bangunan dan sistem transportasi.

Upaya penurunan emisi, baik berupa emisi kriteria polutan maupun emisi dari gas rumah kaca dan bahan perusak ozon. Termasuk dalam lingkup penilaian ini adalah persentase pemakaian energi terbarukan dalam proses produksi dan jasa, pemakaian bahan bakar yang ramah lingkungan.

Implementasi Reduce, Reuse dan Recycle limbah B3. Penekanan kriteria ini adalah semakin banyak upaya untuk mengurangi terjadinya sampah, maka semakin tinggi nilainya. Selain itu, semakin besar jumlah limbah yang dimanfaatkan kembali, maka semakin besarpula nilai yang diperoleh perusahaan.

Implementasi Reduce, Reuse dan Recycle limbah padat non B3 kriteria sama dengan 3R untuk limbah B3.

Konservasi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah. Semakin kecil intensitas pemakaian air per produk, maka akan semakin besar nilai yang diperoleh. Demikian juga semakin besar upaya untuk menurunkan beban pencemaran di dalam air limbah yang dibuang ke lingkungan maka akan semakin besar nilai yang diperoleh.

Perlindungan Keanekaragaman Hayati. Pada dasarnya, bukan jumlah pohon yang dinilai, tetapi lebih diutamakan pada upaya pemeliharaan dan perawatan keanekaragaman hayati. Salah satu bukti bahwa perusahaan peduli dengan keanekaragaman hayati adalah perusahaan memiliki sistem informasi yang dapat mengumpulkan dan mengevaluasi status dan kecenderungan sumberdaya keanekaragaman hayati dan sumberdaya biologis yang dikelola dan memiliki datatentang status dan kecenderungan sumberdaya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola.

Program Pengembangan Masyarakat. Untuk memperoleh nilai yang baik dalam aspek ini perusahaan harus memiliki program stratetegis untuk pengembangan masyarakat yang didesain untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Program ini didasarkan atas pemetaan sosial untuk menggambarkan jaringan sosial yang memberikan penjelasan tentang garis-garis hubungan antar kelompok/individu.

Pemetaan Sosial memberikan informasi mengenai siapa, kepentingannya, jaringannya dengan siapa, dan posisi sosial dan analisis jaringan sosial dan derajat kepentingan masing-masing pemangku kepentingan. Identifikasi masalah sosial, identifikasi potensi (modal sosial) perumusan kebutuhan masyarakat yang akan ditangani dalam program community development dan identifikasi kelompok rentan yang akan menjadi sasaran program pengembangan masyarakat. Rencana strategis pengembangan masyarakat harus bersifat jangka panjang dan dirinci dengan program tahunan, menjawab kebutuhan kelompok rentan dan terdapat indikator untuk mengukur kinerja capaian program yang terukur dan tentu saja proses perencanaan melibatkan anggota masyarakat.

KRITERIA penilaian PROPER terdiri dari dua kategori, yaitu kriteria penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) Kriteria penilaian ketaatan menjawab pertanyaan sederhana saja. Apakah perusahaan sudah taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan lingkungan hidup yang digunakan sebagai dasar penilaian saat ini adalah peraturan yang berkaitan dengan :

1. Persyaratan Dokumen Lingkungan dan Pelaporannya

Perusahaan dianggap memenuhi kriteria ini jika seluruh aktivitasnya sudah dinaungi dalam dokumen pengelolaan lingkungan baikberupa dokumen Analisis Mengenai DampakLingkungan (AMDAL) Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan (UKL/UPL) atau dokumen pengelolaan lain yang relevan. Selanjutnya dilakukan penilaianterhadap ketaatan perusahaan dalam melakukanpelaporan terhadap pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan dalam AMDAL dan UKL/UPL.

2. Pengendalian Pencemaran Air

Pada prinsipnya ketaatan terhadap pengendalian pencemaran air dinilai berdasarkan ketentuan bahwa semua pembuangan air limbah kelingkungan harus memiliki izin. Air limbah yang dibuang ke lingkungan harus melalui titik penaatan yang telah ditetapkan. Pada titik penaatan tersebut berlaku baku mutu kualitas air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke lingkungan.

Untuk memastikan air limbah yang dibuang setiap saat tidak melampaui baku mutu maka perusahaan berkewajiban melakukan pemantauan dengan frekuensi dan parameteryang sesuai dengan izin atau baku mutu yang berlaku. Untuk menjamin validitas data, maka pemantauan harus dilakukan oleh laboratorium terakreditasi. Perusahaan juga harus taat terhadap persyaratan-persyaratan teknis seperti pemasangan alat pengukur debit yang diatur dalam izin atau ketentuan peraturan baku mutu yang berlaku.

3. Pengendalian Pencemaran Udara

Ketaatan terhadap pengendalian pencemaran udara didasarkan atas prinsip bahwa semuasumber emisi harus diidentifikasi dan dilakukan pemantauan untuk memastikan emisi yang dibuang ke lingkungan tidak melebihi bakumutu yang ditetapkan. Frekuensi dan parameter yang dipantau juga harus memenuhi kentuan dalam peraturan. Untuk memastikan bahwa proses pemantauan dilakukan secara aman dan valid secara ilmiah maka prasarana sampling harus memenuhi ketentuan peraturan.

4. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Ketaatan pengelolaan limbah B3 dinilai sejak tahapan pendataan jenis dan volumenya. Setelah dilakukan pendataan, maka dilakukan pengelolaan lanjutan. Pengelolaan lanjutan harus dilengkapi dengan izin pengelolaan limbah B3. Ketaatan terhadap ketentuan izin pengelolaan limbah B3, merupakan komponen utama untuk menilai ketaatan perusahaan.

5. Pengendalian Pencemaran Air Laut

Untuk aspek ini, ketaatan utama dilihat dari kelengkapan izin pembuangan air limbah dan ketaatan pelaksanaan pembuangan air limbah sesuai dengan ketentuan dalam izin.

6. Potensi Kerusakan Lahan

Kriteria potensi kerusakan lahan hanya digunakan untuk kegiatan pertambangan. Kriteria ini pada dasarnya adalah implementasi best mining practices, seperti kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana tambang, sehingga dapat dihindari bukaan lahan yang tidak dikelola. Mengatur ketinggian dan kemiringan lereng/jenjang agar stabil. Acuan adalah kestabilan lereng.

Mengidentifikasi potensi pembentukan Air Asam Tambang setiap jenis batuan dan penyusunan strategi pengelolaan batuan penutup. Membuat dan memelihara sarana pengendali erosi. Membuat sistem pengaliran (drainage) yang baik supaya kualitas air limbah memenuhi baku mutu. Memilih daerah timbunan dengan risiko kebencanaan paling kecil.

sumber : proper.menlhk.go.id